Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

  1. Home
  2. /
  3. Pendidikan
  4. /
  5. Umum
  6. /
  7. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Posted in : Pendidikan, Umum on by : admin

Akuntansi sektor publik berkembang pesat karena mulai mendapatkan perhatian dari instansi pemerintah, BUMN / BUMD, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Tuntutan yang besar dari masyarakat untuk menjadikan pelaporan keuangan lebih transparan sesuai dengan karakteristik akuntansi keuangan daerah.

Pemerintah mulai memantau kelayakan praktik pengelolaan pemerintahan yang memerlukan perbaikan di berbagai bidang sistem akuntansi sebagai implikasi keuangan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akuntansi sektor publik menggunakan aplikasi domain komunitas yang memiliki area lebih luas dibandingkan sektor swasta.

Ruang lingkup masyarakat harus dibahas lebih detail tentang ruang lingkup akuntansi sektor publik. Domain atau ruang lingkup berbagai pemerintahan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit kerja pemerintah. Perguruan tinggi, dan organisasi nonprofit lainnya. Di lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sejarawan .

Ruang lingkup akuntansi dan akuntansi sektor publik meliputi transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan kerja pemerintah), organisasi sukarela, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga publik, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan orang lain.

Sistem akuntansi pada instansi pemerintah harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Satuan usaha pemerintah dalam Bisnis seperti BUMN dan BUMN harus memenuhi standar akuntansi keuangan dengan siklus akuntansi yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Lembaga swadaya masyarakat harus memenuhi persyaratan standar akuntansi keuangan untuk mencapai hasil tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat (masyarakat) dan manfaat akuntansi dirasa lebih besar. (Sumber: blog.malavida.co.id)

Lembaga atau entitas sektor publik memberikan pelayanan dan kesejahteraan publik sesuai dengan karakteristik akuntansi pemerintahan. Cakupan kegiatan pelayanan sektor publik di bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, angkutan umum, penyediaan kebutuhan masyarakat dan lain-lain tanpa keuntungan untuk kebutuhan pribadi. Sektor masyarakat memperoleh pendapatan dari pajak, pajak, BUMN dan BUMN, utang luar negeri, kewajiban, iuran, dana tetap, dana, dll untuk kepentingan masyarakat (masyarakat).

Sumber daya sektor publik berasal dari bantuan tanpa membayar uang atau manfaat ekonomi lainnya. Instansi Pemerintah atau sektor publik yang memproduksi barang dan / atau jasa tanpa keuntungan, jika badan usaha menghasilkan keuntungan, tidak akan dibagikan kepada pemilik badan usaha karena lembaga tersebut milik negara tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti entitas bisnis atau organisasi bisnis yang menjadi milik organisasi nonprofit yang tidak dapat dijual, ditransfer, atau ditebus.

Dengan karakteristik akuntansi sektor komunitas dan target akuntansi sektor komunitas yang telah dibedakan dari bidang akuntansi lainnya, pembaca akan lebih mudah membandingkan akuntansi dengan sektor lain tanpa kebingungan lebih lanjut. Kegiatan pencatatan dan pembukuan di sektor publik menjadikan penggunaan uang negara lebih transparan sehingga masyarakat tidak segan-segan membayar pajak atau pungutan negara lain karena manfaatnya bisa dirasakan. (Lihat: semua jenis akuntansi)