TUJUAN ADANYA DISTINCTION PRINCIPLE

  1. Home
  2. /
  3. Kesehatan
  4. /
  5. TUJUAN ADANYA DISTINCTION PRINCIPLE
TUJUAN ADANYA DISTINCTION PRINCIPLE

TUJUAN ADANYA DISTINCTION PRINCIPLE

Posted in : Kesehatan on by : admin

TUJUAN ADANYA DISTINCTION PRINCIPLE

TUJUAN ADANYA DISTINCTION PRINCIPLE

Prinsip atau asas Pebedaaan (Distintion Principle) merupakan suatu asas penting dala Hukum Hmaniter Internasional. Prinsip ini membedakan penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang dalam dua golongan yaitu; Kombatan (Combatant) dan Penduduk Sipil (Civilian).

Menurut Mochtar Kusumahadmadja, fungsi diadakannya Distinction Principle adalah :

  1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk  sipil dari penderitaan yang  tidak perlu.
  2. Menjamin Hak Asasi Manusia Yang sangat fundamental bagi Mereka yang jatuh ke tangan musuh
  3. Mencegah dilakukanya perang Kejam tanpa mengenal batas disini yang terpenting adalah Asas prikemanusiaan

Tujuan Distinnction Principle dalam Hukum Internasional adalah untuk melindungi semua peserta perang yaitu Combatan ( angkatan perang ) dan penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak – hak pihak yang terlibat pertikaian untuk menggunaan beberapa senjata dan metode berperang tertentu, serrta member perlindungan kepada korban maupun harta beda yang terkena akibat pertikaian bersenjata

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan ratione personae. Yang menyatakan, ‘the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation’. Asas umum ini memerlukan penjabaran lebih jauhke dalam sejulah asas pelaksanaan (principles of application), yakni:

  1. Pihak – pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek – objek sipil.
  2. Penduduk sipil, demikia pula orang sipil secara perorangan, tidak bolah dijadia objek serangan (walaupun) dalam hal reprisals ( pembalasan ).
  3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujua utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
  4. Pihak – pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahanyang memungkinkan untuk menyelamatka penduduk sipil atau setidak – tidaknya , untuk menekan kerugian atau kerusakan yag tak disengaja menjadi sekecil mungkin.
  5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.
  1. AKIBAT HUKUM ADANYA PELANGGARAN TERHADAP DISTINCTION PRINCIPLE

Hukum Perang adalah salah satu bagian dari hukum Internasional. Diketahui pula bahwa salah satu kelemahan yag cukup mencolok dari hukum Internasioal adalah bahwa seoah – olah tidak ada sanksi . Seorang ahli menyataka International Law is a system without sanction.(J.G. Starke, 1977:30).

Sanksi yang dikenakan apabila hukum perang dilaggar ditujukan kepada ketentuan tentang “penal sanctions” yag terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.

Lauterpacht dalam membahas sarana yang dapat dipakai untuk menjaminberlangsungnya suatu “legitimasi welfare“ membagi sarana tersebut dalam 3 kelompok (classes), yaitu :

  1. Measures of selfhelp, seperti reprisal, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang, penyanderaan;
  2.  Protes ( complaints ) yang disampaikan kepada musuh, atau kepada Negara netral, jasa baik – baik, mediasi dari Negara netral;
  3. Kompensas (Lauterpacht, 1955:577-578)

Recent Posts