Karakteristik Birokrasi

  1. Home
  2. /
  3. Kesehatan
  4. /
  5. Karakteristik Birokrasi

Karakteristik Birokrasi

Posted in : Kesehatan on by : admin

Karakteristik Birokrasi

Terlepas dari kaitan di atas, Max Weber telah mendeskripsikan sejumlah karakteristik birokrasi dari perspektif tipe ideal (tipologik), antara lain sebagai berikut.[1]

  1. Birokrasi menekankan pembagian kerja dengan spesialisasi peranan yang jelas. Pembagian kerja yang jelas dan terinci ini akan membukakan kesempatan untuk hanya merekrut ara pegawai yang ahli dalam bidangnya dan memungkinkan tiap-tiap pegawai sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam dalam pelaksanaan tugasnya.
  2. Birokrasi atau organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hierarki kontrol. Artinya jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Setiap pejabat dalam hierarki administrasi ini mempertanggungjawabkan kepada atasannya tidak saja setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya sendiri tetapi setiap keputusan dan tindakannya yang diambil oleh bawahannya.
  3. Kegiatan birokrasi ini dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-aturan ini ke dalam kasus-kasus yang khusus. Sistem standar ini dibuat untuk menjamin keseragamman tidak hanya dalam pelaksanaan setiap tugas, terlepas dari berapa pun jumlah orang yang terlibat didalamnya, tetapi juga dalam koordinasi berbagai tugas.
  4. Organisasi jabatan ini menekankan keharusan untuk dapat bekerja dengan penuh dan diiringi dengan penerimaan gaji. Setiap hierarki pekerjaan tertentu memiliki tingkat gaji yang jelas dan tetap. Dengan itu, setiap individu dituntut untuk bisa mengembangkan karya dan karirnya dalam organisasi tersebut.
  5. Organisasi ini memungkinkan adanya ruang bagi promosi jabatan atau perjenjangan karier didasarkan pada kemampuan, senioritas dan campuran di antara keduanya. Dapat dikatakan sebagai promosi kerja melalui merit sistem.
  6. Organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, birokrasi mengatasi masalah unik organisasi. Artinya memaksimalkan koordinasi dan pengendalian sehingga tidak hanya efisisensi organisasi yang tercapai, tetapi juga efisiensi produktif sebagai personal pegawai.

2.3.Konteks Sejarah Birokrasi Publik di Indonesia

  1. Birokrasi Masa Kerajaan

Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Birokrasi yang seharusnya merupakan institusi pelaksana kebijakan politik, bergeser perannya menjadi instrument politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Corak birokrasi yang menjadi partisan dari kepentingan politik praktis tersebut menyebabkan ciri birokrasi modern yang digagas oleh Max Weber tentang rasionalisme birokrasi sulit untuk diwujudkan. Birokrasi bahkan telah mengubah dirinya bagaikan :monster raksasa” (Leviathan) yang mengerikan sebagai perwujudan nyata dari kekuasaan negara.

Sumber :

https://callcenters.id/