Eksistensi Islam Dalam Demokrasi Parlementer

  1. Home
  2. /
  3. Pendidikan
  4. /
  5. Eksistensi Islam Dalam Demokrasi Parlementer
Eksistensi Islam Dalam Demokrasi Parlementer

Eksistensi Islam Dalam Demokrasi Parlementer

Posted in : Pendidikan on by : admin

Eksistensi Islam Dalam Demokrasi Parlementer

Eksistensi Islam Dalam Demokrasi Parlementer

Pembentukan Kementrian Agama ini tidak lepas dari keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya pada tanggal 25-26 Agustus 1945 yang membahas agar dalam Indonesia yang merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementrian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab kementrian Pendidikan. Kementrian Agama resmi berdiri 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama M. Rasyidi yang diangkat pada 12 Maret 1946.

Awalnya kementrian ini terdiri dari tiga seksi ,kemudian menjadi empat seksi masing-masing untuk kaum Muslimin, Potestan, Katolik Roma, dan Hindu-Budha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari lima Direktorat Jenderal ( Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Protestan dan Ditjen Bimbingan Hindu-Budha) juga dibantu oleh Inspektorat Jenderal, Sekertariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Agama serta Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat ) Pegawai.

Tujuan dan Fungsi Kementrian Agama (dirumuskan pada 1967) :

  1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing  perguruan-perguruan agama.
  2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan Agama dan keagamaan.
  3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
  4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.
  5. Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.
  6. Mengatur,  mengurus dan  mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.

Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya.

Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat No.X pada 3 November 1945 tentang diperbolehkannya pendirian partai-partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali , Masyumi (majlis Syuro Muslimin Indonesia), Partai Sosialis (dengan falsafah hidup Marxis ) dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang Nasionalis Sekuler. Setelah pemilu tahun 1955, banyak terjadi dialog ideologi secara terbuka dan memunculkan tiga alternatif dasar negara, yaitu : Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi.

Pada kurun waktu ini , umat Islam begitu kompak , buktinya dengan ditandatanganinya Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7-8 November di Yogyakarta. Selain itu , dalam menghadapi pasukan Belanda yang kembali setelah diboncengi NICA, para Kiyai dan Tokoh Islam mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan fardhu a’in, sehingga munculah barisan Sabilillah dan Hizbullah. Hasil terpenting dari kongres ini adalah terbentuknya suatu wadah perjuangan politik Indonesia.

Disisi lain, Syahrir yang merupakan pimpinan KNIP mendesak untuk dilakukannya rekonstruksi KNIP melalui petisi 50 negara KNIP, tujuannya agar kabinet tak didominasi oleh kolaborator (jepang dan Belanda). Desakan ini kemudian dikabulkan oleh Presiden, dengan demikian KNIP mendapatkan Hak legislatif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, Syahrir dan kelompoknya juga mendesak untuk dilakukannya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Republik, kabinet bukan bertanggung jawab kepada Presiden, tapi kepada KNIP, dengan begitu sistem pemerintahan bukan lagi presidentil, tetapi Parlementer.

Masyumi kurang sejalan dengan usulan Syahrir karena pada kenyatannya Syahrir sangat erat berhubungan dengan Jepang dan ekspensor Belanda. Presiden pada waktu itu setuju dengan usulan Syahrir, bahkan kemudian Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pada 14 November 1945. Hasilnya, dari 14 anggota parlemen, hanya satu orang yang dapat dianggap mewakili tokoh Umat Islam, yaitu H. Rasyidi yang kemudian bertamabah pada 3 Januari 1946 dengan diangkatnya M. Natsir sebagai Menteri Penerangan. Sejak saat itu, Masyumi menjadi oposisi dan baru pada Kabinet Amir Syarfudin Masyumi masuk sebagai partai koalisi.

Selanjutnya dalam kabinet Hatta, ada empat masalah krusial yang harus dselesaikan , yaitu gerakan Darul Islam, konsekuensi Perjanjian Renville, penyerahan kedaulatan melalui KMB dan penanganan pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun. Dalam kurun waktu 1950-1955 peranan parpol Islam mengalami pasang surut .

Setelah pemilu 1955 dimana terpilihnya Kabinet Ali Sostroamidjoyo II yang merupakan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Kabinet ini kemudian jatuh pada 1957 karena ingin ikut serta dalam kekuasaan pemerintahan, selain itu Perti dan Masyumi pun keluar dari kabinet karena kurang setuju dengan kebijakan dalam menangani krisis di beberapa daerah. Pemerintahan pun diambil alih oleh Presiden. Pada 1959, dikeluarkanlah Dekrit Presiden tentang pembubaran konstituante dan sekaligus pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar tahun 1945 dan usaha-usaha partai Islam untuk menegakan sIslam sebagai ideologi negara dalam konstituante pun mengalami jalan buntu.

Dekrit ini sebenarnya ingin mengambil jalan tengah untuk menyatakan bahwa Piagam Jakarta terkandung dalam UUD 1945, namun tampaknya kemudian menjadi awal bergantinya sistem demokrasi Liberal berganti menjadi demokrasi terpimpin.


Sumber: https://youtubers.id/call-recorder-apk/