Pembangunan SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah

  1. Home
  2. /
  3. Pendidikan
  4. /
  5. Pembangunan SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah
Pembangunan SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah

Pembangunan SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah

Posted in : Pendidikan on by : admin

Pembangunan SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah

Pembangunan SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah

Pembangunan SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam program pembangunan sumber daya manusia

adalah komitmen dari pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan dasar bagi pemerintah kota/kabupaten dan sebagai pengelola pendidikan menengah untuk pemerintah provinsi seperti yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Artinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemerintah pusat bukanlah pelaksana dari program-program pendidikan. Dengan kata lain, Kemdikbud tidak memiliki sekolah, tenaga pendidikan, maupun siswa; mereka hanya membuat kebijakan dan menyusun kurikulum saja. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan masyarakat tentang sistem pendidikan nasional di mana segala-galanya masih dikelola oleh pemerintah pusat.

Komitmen Anggaran

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 secara jelas diatur bahwa negara wajib

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Implementasi dari konstitusi tersebut dijabarkan lagi dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Jika menggunakan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disusun oleh Kemdikbud

, bisa dilihat bahwa selama bertahun-tahun pemerintah daerah mengabaikan amanat konstitusi ini. Banyak pemerintah kota/kabupaten hanya mengalokasikan anggaran pendidikan bahkan kurang dari 1% tanpa transfer daerah. Transfer daerah sendiri porsinya sudah mencapai Rp 306,9 triliun dari Rp 505,8 triliun atau sekitar 60% dari total anggaran pendidikan pada RAPBN 2020, dan sekitar 12% dari total belanja pemerintah pada RAPBN 2020. Semestinya pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20% pendapatan asli daerahnya untuk pendidikan di luar gaji pendidik agar prosentase benar-benar 20%. Apa yang dilakukan oleh daerah selama ini, transfer daerah ditambah PAD baru diambil 20% sebagai anggaran pendidikan.

 

Baca Juga :