Kemendikbud Sasar 1,7 Juta Siswa Untuk Ikuti Program Digitalisasi

  1. Home
  2. /
  3. Pendidikan
  4. /
  5. Kemendikbud Sasar 1,7 Juta Siswa Untuk Ikuti Program Digitalisasi

Kemendikbud Sasar 1,7 Juta Siswa Untuk Ikuti Program Digitalisasi

Posted in : Pendidikan on by : admin

Kemendikbud Sasar 1,7 Juta Siswa Untuk Ikuti Program Digitalisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengawali program digitalisasi sekolah. Program ini menyasar 1,7 juta siswa. Digitalisasi sekolah ini dibuka dengan meluangkan komputer tablet yang dapat sekolah beli menggunakan dana pertolongan operasional sekolah (BOS).

Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, pada tahun ini BOS afirmasi dan BOS kinerja bakal dimanfaatkan guna program digitalisasi sekolah. Rinciannya ialah 30.227 sekolah akan diserahkan BOS afirmasi dengan total perkiraan Rp2,85 triliun dan 6.004 sekolah akan diserahkan BOS kinerja dengan perkiraan mencapai Rp1,5 triliun.

“Siswa yang bakal menjadi sasaran BOS afirmasi dan kinerja ialah siswa ruang belajar 6,7, dan 10. Para murid ini akan diserahkan tablet yang bakal dibeli melewati dana BOS afirmasi dan kinerja,” tandas Didik ketika membuka Sosialisasi Program BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019 di Jakarta, kemarin.

Didik mengatakan, target BOS afirmasi ini ialah sekolah yang bermukim di area 3T sedangkan untuk BOS kinerja ialah untuk sekolah-sekolah yang kinerjanya bagus. Dia berharap, dengan pemberian tablet ini maka peserta didik tidak melulu mendapat pembelajaran konvensional saja. Namun juga dapat mendapat ilmu dari paltform digital Rumah Belajar dan pun platform pembelajaran lain melewati komputer tablet.

Tidak melulu pembelajaran online namun pun offline melewati server lokal. Namun dia menekankan, komputer tablet ini mempunyai sifat pinjaman sebab milik sekolah, sampai-sampai tidak boleh dibawa kembali siswa ke rumah. Agar program ini tepat sasaran, maka inspektorat jenderal bakal dilibatkan.

Di samping itu, kepala dinas akan membangun sekolah dan pun mengawasi sekolah supaya memberi perlengkapan sesuai urusan yang diharapkan. “Maka kami mengundang dinas provinsi dan kabupaten/kota guna mendapat petunjuk dari anda untuk dikatakan lagi ke sekolah. Diharapkan bakal mempercepat pelayanan dan pun kualitas layanan di semua Tanah Air,” ujarnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, digitalisasi sekolah ini mesti dilakukan karena tidak barangkali Indonesia menyongsong era baru yang ditandai dengan adanya artificial intelligence tanpa membekali anak-anak dengan keterampilan memakai produk digital.

Dia juga berharap, program ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak melulu membidik distrik 3T dulu pada etape kesatu ini, namun dapat berkelanjutan sampai mencapai 100% seluruh sekolah. Muhadjir mengakui bahwa ada kendala tersendiri untuk mengenalkan sekolah ke ranah digital.

Sebab, nanti tugas sekolah bakal semakin berat contohnya dalam memantau konten ataupun guru yang pun harus menambah kapasitasnya. “Tapi bila tidak begitu tidak bakal ada kemajuan. Pada praktiknya, anak-anak telah mengenal teknologi digital ini. Kalau tidak kita pakai malah nanti jadi bumerang,” katanya.

Sementara peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengkritisi soal pemakaian dana BOS. Berdasarkan keterangan dari dia, pemakaian dana BOS butuh dievaluasi secara mendalam. Selama ini, proses pemantauan dana BOS dilaksanakan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.

Namun, masih pun ditemukan sejumlah permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pemakaian dana BOS. Di luar dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) usahakan pun melakukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh pihak yang bertugas memantau pemakaian dana BOS.

Hasil penilaian tersebut lantas dapat menjadi referensi untuk metode pencegahan dan pemantauan yang bisa dijalankan oleh LPMP ke depannya. Diharapkan dengan begini, potensi pelanggaran bisa dideteksi lebih cepat dan segera diselesaikan.

“Evaluasi mendalam ini urgen supaya LPMP mendapatkan cerminan mengenai hal-hal apa saja yang berpotensi dilanggar atau dicurangi. Belum lagi LPMP dapat melihat hal-hal apa saja yang masih mesti dirapikan lewat pemakaian BOS,” ujarnya.

Deteksi dini terhadap potensi ini pasti akan memperkuat akuntabilitas pemakaian dana BOS sampai-sampai pemakaiannya benar-benar tepat sasaran dan terbabas dari pelanggaran.

Sumber : https://re.wikiwiki.jp/?https://www.pelajaran.co.id